Beragama di Negara “Bukan-Bukan”


1_301364012l.jpg
Seorang teman yang tengah sekolah di Perancis bercerita lewat mailing list (Millis) tentang pengalamannya tinggal di negara sekular itu. Katanya, tahun pertama ia kuliah disana, ia sempat digelandang polisi sebab ia ketahuan menggunakan jilbab di tempat umum. Ia dilepas polisi setelah sempat diinterogasi selama 15 menit. Ada satu kata di sela-sela interogasi itu yang masih sangat kuat melekat di benaknya, “Anda harus taat aturan, Perancis adalah negara sekular, maka anda tidak dibolehkan membawa simbol-simbol agama di ruang publik”. Kata polisi itu menjelaskan.
Oleh : Achmad Jumaely*

Benar tindakan polisi Perancis itu. Di Perancis agama dan negara dipisahkan secara ekstrim. Tanpa membeda-bedakan agama, etnis dan ras, pemerintah melarang tegas warganya membawa agama ke ruang publik. Agama hanya berlaku di wilayah privat. Di Perancis, anda tidak akan mendapati kurikulum pelajaran agama di sekolah atau kampus-kampus, anda juga tak akan menemukan lembaga-lembaga keagamaan semacam Majelis ulama Indonesia (MUI) atau Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di negeri ini. Kita juga samsekali tidak akan menemukan partai-partai agama seperti yang terjadi di Indonesia.

Disana agama betul-betul hanya boleh di tampakkan di wilayah pribadi seperti keluarga dan individu-individu. Namun, sudah di sepakati secara konstitusional, negara tetap berkewajiban menjamin hak-hak warganya dalam beragama dan mengekspresikan agamanya. Konsistensi pemerintah Perancis cukup besar misalnya ketika tidak adanya sentimen mayoritas-minoritas. Oleh negara, masing-masing ummat beragama diperlakukan sama, hatta Kristen Katolik yang mayoritas di situ akan berurusan dengan polisi jika ketahuan membawa-bawa salib di ruang publik.
Perancis nyaris sama dengan sekularisme yang terjadi di Turki. Pasca pemerintahan Kemal Pasya, Turki menjadi negara yang sangat sekuler bahkan melebihi negara-negara barat yang mengenal sekuler lebih dulu. Jika di Perancis, seorang tamu negara yang membawa simbol-simbol keagamaannya masih ditolelir maka di Turki tidak.

Seorang teman saya dari Jakarta bercerita, konon, Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra pernah di demo rakyat Turki ketika mengadakan kunjungan ke negara itu. Gara-garanya isterin Yusril tampil di publik menggunakan jilbab. Bagi mereka, berjilbabnya isteri Yusril adalah penghinaan atas negara mereka yang sekular.

Model sekularisme yang lain bisa di temukan di Amerika. Di Amerika, walau konstitusi negara ini sekuleri namun nampaknya tidak sampai se-sekular negara Perancis dan Turki. Di Amerika, sekularisme dipraktikkan dibawah asas kebebasan beragama. Orang bebas menggunakan jilbab atau membawa salib di ruang publik asal tidak melanggar kebebasan orang lain. Negara hanya bertugas menjamin hak warga dalam mengekspresikan keyakinannya, entah apapun itu asal tidak melanggar kebabasan beragama warga yang lain.

Seperti halnya di Indonesia, aliran-aliran keagamaan banyak bermunculan di negara itu. Namun karena konstitusinya menjamin hak warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinnannya, maka negara (pemerintah) Amerika tidak pernah turut campur dalam urusan privat (Agama) warganya. Semuanya bebas memilih, meyakini bahkan membentuk agama baru. Persoalan keyakinan warga bagi negara Amerika adalah persoalan yang sangat pribadi yang tidak membutuhkan legalisasi negara.

Bagaimana dengan Indonesia? Persoalan sekularisme nampaknya masih antri dalam daftar panjang pembicaraan konstitusi politik negeri ini. Di awal kemerdekaan tahun 1946, kaum nasionalis dan kaum islamis berdebat panjang tentang dasar negara. Nasionalis menginginkan negara ini sekular, sementara islamis menginginkan negara Islam.

Banyaknya elit politik islam saat itu membuat perdebatan hampir dimenangkan kaum islamis dengan munculnya Piagam Jakarta. Gara-gara itu, rakyat dari indonesia kawasan timur yang mayoritas Kristen memunculkan opini untuk tidak bergabung dengan Indonesia. Opini ini memicu kekhawatiran para founding father negara ini seperti Sukarno, Sahrir dan Hatta. Karenanya tak lama berselang, Sukarno memutuskan untuk kembali ke Undang-undang dasar 1945 dan mengajak semua rakyat menyepakati pancasila sebagai asas negara dengan sila pertama “Ketuhanan yang maha esa”.

Persepsi kaum islamis, sila ketuhanan yang maha esa menandakan bahwa negara ini negara agama bukan negara sekular. Sementara kaum nasionalis berkebalikan, sila itu justru menandakan negara ini negara yang sekular. Perbedaan persepsi ini tampaknya tidak mengemuka ketika awal dibentuknya konstitusi negara. Bagi kaum nasionalis kata beragama dan bertuhan adalah dua hal yang berbeda, negara yang didasarkan agama akan menimbulkan effect pada kebijakan-kebijakan negara yang akan sangat dipengaruhi ajaran agama. Dan negara macam inilah yang mereka tolak. Mereka menerima negara berdasarkan tuhan karena persepsi mereka semua agama dipastikan mempunyai Tuhan. Ini sah-sah saja!

Tidak mengemukannya uraian tentang persepsi dua kelompok ini kemudian berdampak pada kaburnya “jenis kelamin” negara. Seorang penulis kolom di Kompas justru mengistilahkan negara ini negara “bukan-bukan”, negara sekular bukan, negara agama juga bukan. Ini berlanjut ke relasi agama-negara di indonesia. Negara kerap mencampuri urusan agama dan agama mencampuri urusan negara. Lebih lanjut, negara seakan menjadi polisi bagi agama-agama.
Beberapa contoh mislanya diterbitkannya undang-undang yang menunjukkan ada agama resmi dan agama tidak resmi yang tak diakui oleh negara, pencantuman kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan perkawinan dan juga kematian membuat negara justru bertindak tidak adil pada warganya. Negara bukan-bukan telah telah membuat agama di negeri ini jadi korban kebringasan dan ketidakadilan.

Dus, bagaimana sekarang? Ketidakjelasan jenis kelamin negara ini sudah berlanjut. Adakah kemungkinan untuk diperdebatkan ulang? Kata banyak orang, jangan! Konstitusi kita sudah baik, mapan, dan sangat sesuai dengan pluralitas agama-agama di indonesia. Yang lain mengatakan perlu! karena ketidakjelasan ini mengakibatkan negara tidak serius melihat rakyatnya aman dalam ketulusannya beragama. Mana pilihan kita? Atau memang tidak ada pilihan samsekali, minimal plilihan yang tepat? Semoga pertanyaan ini memancing diskusi kita dilain kesempatan.

*Koordinator Diskusi Jaringan Islam kampus (JARIK) Mataram dan Devisi Litbang-Penerbitan LeNSA Mataram

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Opini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s