Buyung; Ayo Lawan Pemerintah!


images1.jpg
Setelah gusdur mengecam MUI kini giliran Advokat senior Adnan Buyung Nasution. “Kalau cuma berkeluh kesah dan mengimbau, capek deh kita. Lawan dong ini pemerintahan. Ada upaya hukum yang bisa ditempuh, bukan kekerasan,” Katanya di Jakarta baru lalu.
Kami memposting berita tersebut secara lengkap di blog ini. Terimakasih mas Guntur yang sudah sangat telaten mengumpulkan berita ini kemudian di posting di milis JIL.
Selamat membaca

Mohamad Guntur Romli

http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/22/time/120330/idnews/869972/idkanal/10
Adnan Buyung: Lawan Pemerintah Dong

Jakarta – Percuma saja hanya berkeluh kesah. Ahmadiyah, Al Qiyadah Al Islamiyah dan aliran agama lain yang dianggap sesat seharusnya melawan pemerintah dengan membela hak mereka beragama.

“Kalau cuma berkeluh kesah dan mengimbau, capek deh kita. Lawan dong ini pemerintahan. Ada upaya hukum yang bisa ditempuh, bukan kekerasan,” ujar anggota Wantimpres Adnan Buyung Nasution.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk “Evaluasi toleransi beragama dalam pemerintahan SBY-JK” di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (22/12/2007).
Adnan Buyung mengingatkan, RI adalah negara yang berlandaskan hukum. Itu artinya semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk para anggota Ahmadiyah, Al Qiyadah, dan lainnya yang juga warga negara RI.

Di dalam amandemen UU 45, tutur dia, telah dikuatkan kebebasan beragama dan memeluk keyakinan merupakan hak paling asasi setiap warga negara. Konsekuensinya, aparat pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin realisasi hak tersebut.

Ironisnya, lanjut Adnan Buyung, hal sebaliknya yang terjadi di lapangan. Di dalam berbagai kasus tindak penyerangan dan kekerasan keagamaan belakangan ini, justru para korban penyerangan dicap sesat dan dikenai proses hukum, sementara penyerang malah bebas dari itu semua.
“Justru karena kita cinta negara ini, kita wajib mengingatkan pemerintah yang sedang berkuasa untuk melaksanakan kewajibannya sesuai konstitusi. Maka beranilah ajukan gugatan. Saya siap dampingi di mana pun berada,” kata pengacara senior ini. * ( lh / sss ) *
http://www.detikhot.com/index.php/stuff.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/22/time/162116/idnews/870033/idkanal/10

Adnan Buyung: Kekerasan Keagamaan Tanggung Jawab MUI

Jakarta, Pihak MUI dianggap harus bertanggung jawab atas maraknya tindak kekerasaan keagamaan. Fatwa aliran sesat yang mereka keluarkan kerap berbuah aksi penyerangan atas kelompok keyakinan tertentu.

Terkait itu, Adnan Buyung Nasution berpendapat sebaiknya lembaga MUI sebaiknya dibubarkan. Wacana itu ia lemparkan dalam diskusi radio bertajuk “Evaluasi toleransi beragama dalam pemerintahan SBY-JK”, Sabtu (22/12/2007), di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta.

“Saya pikir sudah saatnya MUI dibubarkan saja. Ini pendapat saya sebagai pribadi lho,” ujar anggota Wantimpres yang juga pengacara senior ini.

Hal serupa juga dikemukakan mantan Presiden Gus Dur. Namun pendapat tokoh NU yang kerap menyerang putusan MUI itu kini justru lebih lembut.

“Dari pada dibubarkan, sebaiknya diganti (jajaran pimpinan MUI) saja. Memang MUI sering dipakai Depag kalau ada apa-apa,” ujarnya.

Peran tidak langsung MUI menyulut tindak kekerasan keagamaan menjadi isu sentral pada sepanjang diskusi yang juga dihadiri wakil korban tindak kekerasan keagamaan ini. Fakta di lapangan menunjukkan posisi fatwa MUI kerap berada di atas konstitusi yang harusnya jadi rujukan utama aparat pemerintahan dan penegak hukum.

Salah satu contohnya, pernyataan Jaksa Agung Hendarman Supanji yang menunggu fatwa MUI untuk melakukan tindakan hukum terhadap kelompok keyakinan atau aliran agama yang dianggap sesat. Ironisnya, amandemen UUD 45 justru menguatkan jaminan setiap warga negara bebas untuk memeluk agama atau keyakinannya.

“Saya pikir MUI tidak bisa lagi cuma mengatakan ‘fatwa kami bukan buat menyulut kekerasaan’. Ini sebagai refleksi akhir tahun. Pimpinan MUI harus bersuara. Jangan bersembunyi di balik keresahan masyarakat,” ujar Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) Siti Musdah Mulia.(lh/sss)

http://www.mediaindonesia.com/berita.asp?id=153121

Pemerintah Cenderung Diam Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Aliran Minoritas
JAKARTA–MEDIA: Pemerintah seolah-olah diam dan cenderung melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasaan terhadap kebebasan memeluk agama dan keyakinan di Indonesia. Jika pemerintah tidak berani menegakkan kebebasan itu, dikhawatirkan akan memecahkan kesatuan NKRI dan runtuhnya sendi-sendi kebangsaan.
Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif PGGI Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum ICRP Musdah Mulia, Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim, Tokoh Nasional Abdurrahman Wahid, dan Praktisi Senior Hukum Adnan Buyung Nasution dalam diskusi Evaluasi Toleransi Beragama dalam Pemerintahan SBY-JK di Radio KRH 68 H Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (22/12).
Menurut Pendeta Gultom, pembiaran ini terlihat dari lemahnya perlindungan aparat hukum terhadap kelompok yang dicap aliran sesat oleh sejumlah ormas masyarakat saat ini. Ia menambahkan aparat bahkan cenderung ikut mengamankan dan menahan para penganut aliran minoritas itu.
Selain itu, Gultom memaparkan ketidak mampuan pemerintah melindungi kebebasan beragama juga dialami kelompok agama besar yang diakui pemerintah. Ia menjelaskan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aparat juga tidak mampu mencegah terjadinya proses pengrusakan rumah ibadat. “Tercatat ada 108 gereja yang dirusak selama era SBY dari tahun 2004 ini,” tandasnya.
Melihat kondisi itu, Musdah dalam kesempatan ini menilai pemerintah tidak berhasil melindungi hak kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi amandemen UUD 45 pasal 28 E. Ia melihat pemerintah lebih tunduk pada fatwa organisasi informal seperti MUI daripada konstitusi.
“Misalnya, Kejaksaan Agung masih mengikuti Fatwa MUI dalam mengambil tindakan. Ini berarti negara melakukan kesalahan besar,” ungkapnya.
Fakta senada juga disampaikan Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir masih banyak terjadi kekerasan dan tekanan yang dialami para penganut aliran minoritas. Contoh terbaru, paparnya, seperti kasus penusukan dan pengrusakan tempat ibadah jemaat Ahamadiyah di Kuningan, Jawa Barat, serta penangkapan dan penyerangan terhadap pengikut Alqiyadah belum lama ini.
“Semua ini mengarahkan pertanyaan, di mana peran negara dalam melindungi masyarakatnya,” sesalnya.
Dalam kesempatan itu, Komnas HAM meragukan argumen tindak kekerasan keagamaan merupakan aksi spontan warga sekitar. Menurutnya, ada kelompok tertentu yang diduga kuat menunggangi dan menjadi motor penggerak aksi kekerasan tersebut. “Dari kasus beruntun di Kuningan, Serang, dan Tasikmalaya, pelakunya sama saja. Diketahui beberapa tokohnya itu-itu saja,” ujarnya.
Sementara itu, Adnan Buyung mengajak para penganut aliran minoritas yang mengalami kekerasaan itu untuk berani melawan negara lewat jalur koridor hukum yang telah diatur dalam konstitusi. Menurutnya, di dalam amandemen UU 45 telah ditegaskan kebebasan beragama dan memeluk keyakinan merupakan hak paling asasi setiap warga negara.
Konsekuensinya, tandasnya, aparat pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin realisasi hak tersebut. Namun, lanjut Adnan, ironisnya di lapangan dalam berbagai kasus tindak penyerangan dan kekerasan keagamaan belakangan ini para korban penyerangan dicap sesat dan dikenai proses hukum.
“Padahal semua warga negara punya kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk para anggota Ahmadiyah, Al Qiyadah. Jadi lawan dong pemerintahan. Ada upaya hukum yang bisa ditempuh, bukan balik melawan lewat kekerasan,” cetusnya sambil menegaskan kesediaanya mendampingi para penganut aliran minoritas yang menjadi korban dan ingin mengajukan gugatan hukum kepada negara.

Terkait masalah ini, mantan Presiden Gusdur menjelaskan hingga saat ini ada 3149 Perda yang bertentangan dengan hak kebebasan menjalankan keyakinan sesuai yang diatur dalam konstitusi amendemen UUD 1945. Kondisi ini, lanjutnya, ditambah sikap pemerintah yang mengekor pada Fatwa Sesat MUI menunjukkan ketakutan pemerintah terhadap tekanan ormas yang berbasis agama tersebut.
“SBY harus kembali menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak kebebasan beragama yang diatur dalam konstitusi,” ujarnya. (NU/OL-03)

http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=318338
Pemerintah Gagal Jamin Kebebasan Beragama
JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama mendapatkan sorotan dari beberapa tokoh. Kekerasan terhadap penganut aliran agama tertentu yang marak akhir-akhir ini dianggap karena ketidakmampuan pemerintah melindungi warga. “Pemerintah telah gagal,” ujar Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di sela diskusi Evaluasi Toleransi Beragama dalam Pemerintahan SBY-JK di Jakarta kemarin (22/12).

Menurut Gus Dur, pemerintah cenderung membiarkan terjadinya berbagai kekerasan agama, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas. Para pelaku tidak pernah diproses, apalagi ditangkap. Padahal, kata dia, UUD 1945 jelas-jelas melindungi hak beragama warga negara.

“Karena itu, perombakan untuk perbaikan hanya bisa dilakukan dengan mengganti pemerintahan,” tegas mantan ketua umum PB NU tersebut. Menurut Gus Dur, selama sejarah, baru kali kali ini pemerintah lebih tunduk pada kelompok tertentu, bukan pada Pancasila atau konstitusi dasar lainnya.

Gus Dur menyebut MUI (Majelis Ulama Indonesia) ikut berperan secara tidak langsung dalam peristiwa kekerasan terhadap penganut aliran agama itu. Misalnya, penyerangan dan perusakan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa (18/12). “Mereka merusak kan berbekal fatwa sesat dari MUI. Jadi, bubarkan saja lembaga itu,” kritik Gus Dur.

Ungkapan keprihatinan juga disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution. “Negara hukum kita sudah kacau. UUD bisa kalah dengan fatwa,” tegasnya.

Padahal, kata Adnan, MUI tak ubahnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibiayai pemerintah. “Saya turut menyayangkan pemerintah yang bisa begitu lemah di hadapan MUI,” kata pendiri YLBHI itu. Meski demikian, pakar hukum berambut putih tersebut juga mengkritik Ahmadiyah ataupun beberapa lembaga yang selama ini menjadi korban kekerasan. Menurut Adnan, mereka tidak boleh hanya bisa mengeluh. Para korban itu harus bertindak, namun tidak dengan ikut-ikutan melakukan kekerasan.

“Lawan pemerintah, gugat melalui proses hukum. Saya akan mendampingi di mana pun berada,” tandasnya. Dia mengatakan, pemerintah daerah, kepolisian, hingga kejaksaan pantas dituntut karena cenderung membiarkan berbagai kekerasan terjadi.

“Saya ragu, apakah sendi-sendi kebangsaan kita bisa bertahan kalau perbedaan agama dan kepercayaan masih jadi masalah,” tambah Sekretaris Eksekutif PGGI Pdt Gomar Gultom, yang turut hadir dalam diskusi tersebut. (dyn/oni)

Mohamad Guntur Romli
Jl Utan Kayu No 68H, Jakarta
mohamad@guntur.name
http://guntur.name/

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Agama, Demokrasi, Islam, Sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s