MUI dan Mandulnya Konstitusi Kita


1_553059850m.jpg
Kesimpulan saya, dengan fatwa-fatwa berbahayanya MUI telah terlalu banyak mencederai konstitusi, mengancam demokrasi dan berpotensi menimbulkan disintegrasi. Fatwa-fatwa itu terlampau diberi ruang untuk membuat kriminalitas atas nama agama. Jika ini tak di perhatikan oleh negara, maka negara juga telah melakukan kriminalitas atas rakyatnya. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita didirikannya republik ini sejak awal, untuk kesejahraan rakyat.

Oleh Achmad Jumaely*


KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada September 2006 mensosialisasikan hasil temuannya bahwa fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal sesatnya aliran Ahmadiyah erat kaitannya dengan meningkatnya rasa benci dan permusuhan masyarakat terhadap aliran itu. Beberapa bukti yang diajukan Komnas HAM antaranya, paska keluarnya fatwa tersebut pada Juli 2005, kantor Pusat Ahmadiyah di Parung Bogor langsung diserang oleh sekelompok masyarakat. Kasus Bogor kemudian merembet ke daerah Lain seperti di Mataram, Surabaya, Jakarta dan tempat lain.

Temuan Komnas HAM ini lantas dibantah pihak MUI, melalui beberapa pengurusnya. Komisi Fatwa MUI KH. Ma’ruf Amin misalnya mengatakan, tidak ada hubungannya tindakan anarkis masyarakat dengan fatwa yang dikeluarkan lembaganya karena MUI hanya berfatwa tak pernah menyuruh bertindak anarkis. Senada dengan itu, ketua umum MUI Dien Syamsuddin mengatakan, komnas HAM terlalu mendramatisir persoalan, karena sebetulnya masyarakatlah yang punya inisiatif sendiri melakukan perusakan dan pengusiran terhadap Ahmadiyah.

Dua pernyataan petinggi MUI ini jelas-jelas Paradoks dan irasional, sebab beberapa hari setelah perusakan, media ramai memberitakan, para pelaku perusakan justru mengaku melakukan aksinya karena berkiblat ke fatwa MUI tersebut.. Tapi entahlah, temuan-temuan Komnas HAM ini tak pernah dihiraukan para penegak hukum sehingga MUI seakan bersih dari peran kekerasan-kekerasan itu. Bahkan, sembari MUI berfatwa, para pelaku kekerasan -terhadap kelompok-kelompok yang disesatkan – bebas berkeliaran dengan nihilnya proses hukum untuk mereka. Lucunya pula, warga Ahmadiyah yang menjadi korban justru ditangkapi dengan modus evakuasi atau pengamanan lalu ditampung di area-area pengungsiaan.

Apa yang terjadi atas Ahmadiyah juga dialami aliran lain seperti Lia Eden (Lia Aminuddin) di Jakarta, Yusman Roy di Malang dan terakhir Alqiyadah Islamiyah di berbagai tempat. Tak hanya aliran-aliran keagamaan seperti itu, kelompok-kelompok kajian juga tak ayal turut menjadi korban. Akibat Fatwa MUI tentang haramnya Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme (SPL) misalnya, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) dan beberapa kelompok muda lain diintimidasi dan dihalalkan darahnya.

Dari semua kasus penyerangan dan pengusiran serta perusakan yang pernah terjadi itu, nyaris dipastikan semua terkait erat dengan bergulirnya fatwa yang dikeluarkan MUI. Ini membuat kita semakin yakin, MUI telah memerankan diri sebagai provokator teologis yang memicu masyarakat bertindak anarkis terhadap kelompok lain.

Sementara itu, ditenggarai juga, pemerintah beserta aparatnya cenderung memberikan otoritas yang begitu tinggi terhadap ormas bentukan orde baru ini. Nyaris, kebijakan-kebijakan negara terkait keagamaan selalu dikiblatkan ke MUI. Seakan-akan apa yang di produk MUI adalah tanpa kesalahan. Termasuk dalam hal ini sikap negara memperlakukan aliran-aliran yang di tuduh MUI sesat seperti Ahmadiyah, Lia Eden dan Yusman Roy. Negara terlihat manut pada apapun yang difatwakan MUI.

Cerita penjegalan Nashr Hamid Abu Zaid baru lalu dapat menjadi cermin betapa MUI begitu kuat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ceritanya begini, pertengahan september 2007 lalu, pemikir Islam asal Mesir itu diundang resmi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Agama (Depag) untuk berbicara dalam sebuah seminar di Malang. Namun dua hari sebelum pelaksanaan, tiba-tiba Depag melalui salah seorang pejabatnya memberikan konfirmasi melalui SMS bahwa Abu Zaid tidak jadi diizinkan berbicara dalam forum tersebut. Abu Zaid beserta peserta seminar langsung terkaget-kaget dengan penolakan yang begitu tiba-tiba itu, melalui SMS lagi. Sesuatu yang sangat janggal dan memalukan negara. Usut punya usut, disinyalir, tiga hari sebelum seminar, MUI ternyata telah menghadap Presiden dan bertemu Menteri Agama untuk mengusulkan penjegalan tersebut. Alasannya Abu Zaid dinyatakan masuk dalam pemikir liberal islam dan Islam Liberal adalah sesat. Atas kejadian itu, di acara kongkow bersama Gudur di Jalan Utan Kayu Jakarta, Abu Zaid menegaskan, dirinya akan melaporkan Indonesia ke komisi HAM PBB. Karena jelas-jelas perlakuan terhadap dirinya melanggar HAM..(www.syir’ah.com)

Memikirkan kembali Fungsi MUI

Fakta-fakta di atas sesungguhnya menegaskan temuan Komnas HAM bahwa MUI memang berpotensi menyulut kekerasan keagamaan di negara ini. Kiprahnya –terutama beberapa tahun terakhir- patut dijadikan refleksi bahwa MUI tak menunjukkan iktikad baik dan positif bagi terbangunnya negara yang demokratis. Sialnya lagi, beberapa fatwa MUI seperti dalam soal sesat-menyesatkan pada kelompok keagamaan adalah bertentangan dengan konstitusi negara yang telah kita sepakati bersama, menjamin kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk dan meyakini serta beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing

Walau begitu, -dihadapan negara- nampaknya taring MUI masih lebih ditakuiti daripada konstitusi-konstitusi itu sendiri. Dalam banyak perkara, kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut kehidupan beragama banyak sekali yang dikiblatkan pada fatwa MUI walau sebetulnya fatwa itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tak heran jika Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dengan nada nyinyir mengatakan Indonesia kian gila karena sebuah ormas bernama MUI ternyata lebih tinggi otoritasnya daripada lembaga resmi negara seperti DPR, MPR serta Presiden.

Kritik nyiyir Gusdur ini harusnya didengar, sebab jika kita tilik fungsi awal didirikannya MUI sebetulnya ia tak lebih dari sekadar membantu pemerintah mengatasi urusan kaum Muslimin. Lembaga ini bukan didirikan untuk mengatur apalagi mendikte negara, tapi sebaliknya, ia didirikan untuk membantu negara menjalankan program-programnya. Artinya, jika ada pandangan atau sikap MUI yang bertentangan dengan kebijakan negara, maka dengan sendirinya negara harus menolaknya.

Sejatinya posisi MUI tak ada beda dengan posisi organisasi-oranisasi lain seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, NW, Ahmadiyah, Syi’ah dan ormas-ormas yang lain. Ia hanya sekelompok orang yang mempunyai pendapat dan bukan wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin Indonesia. Dengan kata lain MUI samasekali bukan representasi kaum muslimin Indonesia, tapi hanya sebagian kecil masyarakat yang kebetulan saja ‘diistimewakan’ karena langsung didirikan dan diakomodasi oleh negara.

Maka terhadap isu-isu menyangkut kehidupan beragama, penodaan agama, sesat tidak sesat yang difatwakan MUI semestinya negara bersikap arif dengan memposisikannya sama dengan fatwa atau pendapat keagamaan yang dikeluarkan ormas lain. Terapalagi tidak ada yang bisa menjamin bahwa MUI adalah lembaga yang paling benar dan ma’sum dari kesalahan sama halnya dengan keberadaan ormas-ormas lain di Indonesia.

Kesimpulan saya, dengan fatwa-fatwa berbahayanya MUI telah terlalu banyak mencederai konstitusi, mengancam demokrasi dan berpotensi menimbulkan disintegrasi. Fatwa-fatwa itu terlampau diberi ruang untuk membuat kriminalitas atas nama agama. Jika ini tak di perhatikan oleh negara, maka negara juga telah melakukan kriminalitas atas rakyatnya. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita didirikannya republik ini sejak awal, untuk kesejahraan rakyat.

Pendapat saya, di masa-masa mendatang -agar MUI tidak lagi mengeluarkan fatwa-fatwa berbahaya-, hendaknya pemerintah bertindak tegas dan ikut terlibat dalam perumusan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan lembaga tersebut. Sebabnya jelas, MUI didirikan dan diakomodasi negara, soo pasti produk apapun yang dikeluarkan MUI beserta akibat-akibatnya adalah juga tanggungjawab negara secara keseluruhan termasuk fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya.

Tapi, jika negara ternyata tak mampu terlibat aktif dalam perumusan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan MUI, lebih sepakat saya jika negara tidak lagi mengistimewakan lembaga ini dengan memberinya intensif dari APBN seperti yang terjadi selama ini.. MUI bisa dideklarasikan oleh negara bahwa ia hanyalah ormas ‘biasa-biasa’ layaknya NU, Muhammadiyah dan Lainnya. Atau jika negara tak bisa mengambil sikap apapun atas fungsi dan peran MUI ini, saya lebih sepakat lagi jika MUI dibubarkan saja. Semoga bermanfaat!.[]

* Koord. Taddarus Jaringan Islam Kampus (Jarik) Mataram

RESOURCE : http://jhelliesite.blogspot.com/

Iklan

3 Komentar

Filed under Agama, Blogroll, Demokrasi, Islam, Lokal, Opini, Sosial

3 responses to “MUI dan Mandulnya Konstitusi Kita

  1. SAYA pencinta gerakan islam kanan,hidup mui

  2. siti

    Mungkinkah bangsa indonesia adil dan sejahtera dengan mengusung liberalisme, sekularisme dan pluralisme? 😦 ….. Adakah contoh bangsa yang adil dan sjatera dengan mengusung ide2 seperti itu? Amrik? China? India? Eropa? Jepang? Singapur?

  3. HASAN

    syari’ah dan khilafah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s