Klaim “Cermin Kebenaran”



Dus, saat ini sepertinya, masa-masa itu tengah berulang kembali di Indonesia. Peran MUI sebagai ormas sudah kabur, justru yang kelihatan adalah perannya sebagai forum madzhab yang melakukan hegemoni faham terhadap penguasa. Sementara, dilain pihak kekuasaan ternyata juga merasa butuh justifikasi MUI untuk melanggengkan kekuasaannya.

Oleh: Achmad Jumaely*

Tentang kebenaran, saya mendapat gambaran yang luarbiasa dari Drs. Fawaizul Umam, M.Ag ketika berbicara dalam seminar “Islam Dan Kemajemukan Di Indonesia” setahun yang lalu di Mataram. Acara itu adalah salah satu agenda Road Show Yayasan Paramadina yang membawa tema sentral Nurkholis Madjid Memoriam Lecture. Fawaiz mengutip ungkapan intelektual Muslim Iran yang mengatakan kebenaran -ketika masih di tangan Allah- ibarat cermin. Ketika cermin itu diberikan kepada ummat manusia, ia menjadi retak bahkan hancur berkeping-keping.

Kemudian, masing-masing dari kita mengambil kepingan-kepingan itu seraya yakin bahwa apa yang dipantulkannya adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan saking yakinnya – terdapat sebagian kita- yang salah menggunakan cermin untuk menusuk orang lain. Dengan bahasa lain, karena keyakinan pada pantulan kebenaran dari serpihan cermin yang kita punya, akhirnya kitapun merasa sah mengklaim orang lain sesat, kafir, menyebal, murtad dan boleh dibunuh. Padahal, kita lupa, orang yang kita sesat-kafirkan itu juga berposisi sama dengan kita, sama-sama memegang cermin, sama-sama memegang kebenaran.

Di Indonesia, nampaknya klaim-mengklaim kebenaran ini tengah menjadi fenomena keagaman yang luarbiasa dahsyatnya. Deretan fakta terakhir seperti penangkapan Yusman Roy di Malang, Lia Aminuddin “Eden” di Jakarta serta penganiayaan jemaah Ahmadiyyah di seluruh nusantara adalah akibat dari klaim kebenaran ini. Tidak hanya itu, aksi-aksi sekelompok massa mengancam kelompok islam lain yang berbeda pemahaman seperti yang pernah terjadi untuk Jaringan Islam Liberal (JIL) serta swepping mereka ke tempat-tempat hiburan karena dianggap ladang maksiat juga termasuk bagian dari itu.

Terdapat sebagian analis yang berpandangan bahwa tren klaim kebenaran yang dilakukan berbagai kelompok agama di tanah air ini adalah bagian dari gejala frustasi sosial masyarakat perkotaan yang terpinggirkan secara sosial, ekonomi dan politik. Atau hipotesis yang beranggapan, tren ini sebagai artikulasi eufhoria kebebasan dari kalangan Islam yang selama 32 tahun menjadi korban periferalisasi dalam proyek otoritarianisme yang dilakukan oleh Orde Baru.

Namun, jika dicermati lebih dalam, sebetulnya pandangan ini tak sepenuhnya benar. Karena yang tak bisa kita lupakan, bersamaan dengan beberapa kasus kekerasan keagamaan di indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil posisi sentral. Lembaga ini sangat getol mengeluarkan fatwa-fatwa berbahaya yang menyatakan kelompok-kelompok seperti Ahmadiyyah, komunitas “salat dua bahasa” dan komunitas “Eden” adalah kelompok yang “sesat dan menyesatkan”. Dalam kasus JIL, MUI juga berusaha memberikan pelabelan dengan memunculkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah paham-paham yang “sesat dan menyesatkan” dan karenanya haram bagi umat Islam menganutnya.

Ini artinya, terdapat hubungan sebab-akibat antara persepsi keislaman masyarakat yang ekslusif pada satu sisi, dengan sikap-sikap dan tindakan-tindakan lembaga-lembaga keagamaan seperti MUI yang cenderung memonopoli penafsiran, dan mengklaim kebenaran hanya ada di pihaknya.

Persoalan menjadi tambah rumit ketika negara memposisikan diri tidak netral dihadapan warganya. Sehingga dalam soal-soal keagamaan ini, negara kerap terlalu jauh ikut campur. Terapalagi, ketika jelas-jelas antara MUI dan pemerintah ‘bersekongkol’ mengurusi hal yang sama. Sekadar informasi, di acara Munas MUI beberapa waktu lalu, Presiden secara terang-terangan mengatakan, dalam soal keagamaan pemerintah indonesia akan selalu ‘manut’ pada apa yang di katakan MUI. Jelas ini posisi negara yang salah kaprah. Tak heran jika gusdur geram dengan mengatakan, “Presiden kok takut pada MUI bukan Konstitusi!”.

Fenomena skandalisasi antara MUI dan pemerintah ini mengingatkan kita pada kasus serupa pada sekitar tahun 660-749 Masehi. Ketika itu, perbedaan faham keagamaan yang dianut oleh para penguasa (khalifah) mengakibatkan para politikus islam terjebak dalam konflik “politik madzhab” yang tak henti-henti.

Sengaja saya beri tanda petik pada konflik “politik madzhab” karena memang yang terjadi bukan sekadar perbedaan faham keagamaan saja tapi lebih jauh adalah persoalan politik dan kekuasaan. Yang paling kesohor adalah kasus Ahmad Bin Hambal yang harus menjadi buron khalifah Muawiyah selama bertahun-tahun karena tidak sepaham dengan madzhab Mu’tazilah.

Harun Nasition memastikan, bahwa meruncingnya perbedaan faham fiqh dan tasawuf dalam Islam dikarenakan kuatnya infiltrasi politik antar penguasa saat itu. Klaim-klaim kebenaran (Truth Clime) dijadikan benteng ampuh untuk berlindung dari terjangan para agamawan yang menyerang kekuasaannya. Inilah yang menimbulkan interpretasi atau fatwa fiqh seorang ulama menjadi penting bagi sebuah kekuasaan.

Dus, saat ini sepertinya, masa-masa itu tengah berulang kembali di Indonesia. Peran MUI sebagai ormas sudah kabur, justru yang kelihatan adalah perannya sebagai forum madzhab yang melakukan hegemoni faham terhadap penguasa. Sementara, dilain pihak kekuasaan ternyata juga merasa butuh justifikasi MUI untuk melanggengkan kekuasaannya.

Perselingkuhan ini harus di akhiri. Jika tidak, ummat islam di Indonesia akan mengulang sejarah kelam dan penuh darah di awal-awal masa kodifikasi madzhab dalam Islam. Kita akan saling serang atas dasar keyakinan bahwa hanya cermin kitalah yang benar, dan cermin orang lain adalah salah dan sesat.[]

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Opini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s