Perdamaian Harus Dikejar dan Dipeluk



Canberra, 24 Mei 2008. Mengusulkan Ahmadiah menjadi agama tersendiri diluar Islam, sebagaimana dilontarkan beberapa pihak di Indonesia adalah lelucon besar dalam sejarah bangsa. Demikianlah benang merah yang bisa diambil dari diskusi publik “Our Mosque is Burned Down: Constitution, Faith and Religious Tolerance” yang diselenggarakan Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama Australia dan New Zealand di kampus Australian National University, Canberra Australia, Jumat (23/5) lalu.

Menurut Dr. Nadirsyah Hosen (Rais Syuriah PCI NU Australia dan New Zealand, juga dosen Fakultas Hukum Wolongong University), tuntutan menjadi agama baru harus dibarengi dengan penerimaan agama tersebut menjadi agama resmi Indonesia. Pemerintah juga harus memberikan perwakilan mereka di Departemen Agama dan memberikan bantuan financial pada aktivitas mereka. Dan kasus seperti ahmadiah, dimana suatu kelompok dianggap sesat tidak hanya terjadi di Islam tapi juga banyak di agama lain. Kalau ini terjadi pada ahmadiah, pemerintah akan dihadapkan pada persoalan serupa pada agama lain.

Pandangan senada disampaikan Ismatu Rafi, mahasiswa doktoral di program Asian Studies, ANU. Menurutnya dalam sejarah Islampun telah muncul banyak tuduhan-tuduhan sesat terhadap suatu kelompok seperti mu’tazilah, khawarij dan sebagainya. Namun tidak pernah ada perintah atau usulan bagi mereka untuk membentuk agama baru.

Oleh karena itu, kendati memang tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberi fatwa, sungguh tidak tepat mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiah. Di Indonesia, menurut Kiai Syarif Usman Yahya, pimpinan Pondok Pesantren Kempek Cirebon yang memberi tausiah pada diskusi itu secara online, banyak kelompok-kelompok yang dianggap bid’ah atau sesat karena ibadahnya seperti tahlil, ziarah kubur, barjanji dan sebagainya, yang kapan-kapan saja menjadi target seperti yang terjadi pada ahmadiah. ‘Kalau seperti itu, siapa yang berhak tinggal dinegeri ini’ tegas Kiai sepuh yang biasa dipanggil Abah Ayip tersebut.

Secara sosiologis anthropologis hal itu terjadi di Sulawesi Selatan. Sebuah kelompok yang jamaahnya ratusan ribu, tersebar diseluruh pelosok Sulawesi Selatan, karena ritualnya mengerjakan sholat dhuhur setelah sholat jumat, sudah biasa dituduh sesat. Bahkan pada tahun 1930-an sudah keluar fatwa sesat terhadap kelompok ini. Tuduhan-tuduhan seperti ini biasa dihadapi kelompok-kelompok tarekat baik di Jawa maupun luar Jawa. Ada juga komunitas Muslim yang menyembah Tuhan yang mereka sebut sebagai Tu Rie Ara’na, yang artinya Yang Maha Berkehendak (al-Muriid), yang tidak kalah seringnya menghadapi tuduhan serupa. Pada masa DI TII, mereka ini adalah kelompok yang paling menderita.

Menurut Yasir Alimi, peserta program doktoral antropologi, wakil ketua Tanfid PCI ANZ, kalau tuntutan-tuntutan menjadikan agama tersendiri karena anggapan sesat dituruti, jumlah muslim Indonesia bisa jadi akan berubah drastic dari 80-an % menjadi 40%. Indonesia tidak akan lagi disebut the largest Muslim population in the world.

Selama syahadat, Muslim
Jamaah Ahmadiah yang hadir dalam diskusi tersebut memberikan jawaban pada tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan beberapa pihak. Sir Mahmood Ahmad, amir Asosiasi Ahmadiah Australia dan Helen Musa, mantan jurnalis senior Canberra Times, yang juga anggota jamaah ahmadi Australia, menjelaskan bahwa syahadat seorang Muslim ahmadi adalah lailaahaillallah, muhammadurrasululla h sebagaimana Muslim lainnya. Kitabnya juga al-Qur’an, nabi juga Muhammad SAW, kiblatnya juga Makah, sholatnya juga sama, juga mengerjakan haji bila mampu. Helen adalah perempuan bule Australia yang menjadi Muslim setelah bertemu dengan suaminya Musa, seorang ahmadi yang juga memperkenalkannya pada ahmadiah. Demikian kenang perempuan berjilbab itu.

Bagus Rachman, mahasiswa Indonesia dan seorang Muslim ahmadi yang belajar di ANU juga menceritakan pengalamannya sebagai seorang Ahmadi. Dia menjadi seorang ahmadi karena terlahir dari keluarga ahmadi (artinya ahmadiah sudah lama di Indonesia dan juga tidak berasal dari pengaruh da’wah ahmadiah). Keyakinannya membuat dia merasa bahagia. Diantara pengalaman yang paling berkesan adalah I’tikaf di masjid yang selalu dilakukannya di bulan Ramadan. “10 hari terakhir Ramadan saya i’tikaf di masjid, dan saya habiskan dengan baca al-Qur’an dan berdoa kepada Allah. Saya merasa damai dan betul-betul terasa di rumah Allah.”

Menurutnya, sejak kecil dirinya tidak pernah mengalami perlakuan tidak adil dari teman-temannya karena keyakinannya sebagai Muslim ahmadi. Baru sejak fatwa MUI baru terjadi masalah seperti ini terhadap jamaah Muslim ahmadi.

Pengaruh Wahabi
Kekerasan terhadap ahmadiah, menurut Ismatu Rafi, bisa dilacak dari pengaruh wahabi. Ahmadiah menjadi bagian dari Indonesia sejak lama. Ia telah ada di Indonesia sejak 1926. Bahkan para pemimpin pertamanya adalah kerabat KH. Hasyim Asy’ari (NU) dan Ahmad Dahlan (Muhammadiah) . Berkembangnya tuduhan kesesatan Ahmadiah semakin menjadi setelah Rabitah Alam Islami yang berpusat di Arab Saudi pada tahun 1974 mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Ahmadiah.

Di Indonesia tuduhan seperti itu semakin intensif sejak tahun 1980. Menurut Rafi, banyak buku-buku tentang kesesatan ahmadiah diterbitkan oleh DDII (Dewan Da’wah Islam Indonesia), sebuah lembaga yang disponsori pemerintah Saudi Arabia yang berpaham wahabi. Rafi menyimpulkan kalau pada masa awalnya ahmadiah adalah bagian intim dari umat Islam Indonesia, sekarang terjadi tuduhan-tuduhan terhadap ahmadiah semakin intensif bersamaan dengan pengaruh wahabi yang semakin intensif di Indonesia.

Oleh karena itu, Amir Ahmadiah Australia mempertanyakan bila sebuah lembaga fatwa dianggap berhak membuat fatwa tentang kesesatan ahmadiah. “Apakah lembaga seperti itu bisa membuat seseorang menjadi Muslim. Kalau tidak bisa, maka tidak bisa juga ia membuat fatwa yang menyatakan bahwa ahmadiah itu sesat.” Membuat Muslim atau bukan itu adalah wewenang Allah.

Menentukan Sesat hanya Hak Allah
Hal itu didukung oleh Nadirsyah Hosen. Meski mengormati hak MUI membuat fatwa untuk menjaga akidah ahlusunnah waljamaah, pengajar di Wolongong University Australia, yang sangat mumpuni dalam hukum Islam ini berpendapat ‘soal sesat dan keluar Islam hanyalah hak Allah.’

Oleh karena itu, Nadir menyarankan dua anjuran. Pertama, bagi FPI, Hizbut Tahrir dalam kelompok-kelompok lainnya yang menuntut pelarangan ahmadiah, agar tidak memperlakukan ahmadiah sebagaimana orde Baru memperlakukan mereka. ‘Jangan sekali-kali membuka pintu bagi pemerintah untuk mengulang sejarah lagi.’ Yang terjadi pada ahmadiah bisa terjadi pada mereka. Kedua, soal penjagaan akidah ahlusunnah wal jamaah hendaknya dilakukan dengan pendidikan, bukan dengan kekerasan. Selanjutnya NU, Muhammadiah dan Ahmadiah bisa bekerja sama dalam kerja-kerja sosial seperti pemberantasan kemiskinan, pengobatan masal dan sebagainya.

Nadir mengingatkan bahwa fatwa majelis Ulama sama sekali tidak mengikat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, menurut Rais Syuriah PCI NU Australia New Zealand, patokan yang harus digunakan dalam menghadapi kasus ahmadiah adalah konstitusi, bukan fatwa. Baginya membela konstitusi sama halnya dengan membela ajaran ahlu sunnah wal jamaah.

Diskusi yang digelar PCI ini dihadiri berbagai komponen masyarakat: masyarakat dan pelajar di Canberra; amir dan anggota Asosiasi Muslim ahmadiah Australia, para pengurus PCI di Canbera, beberapa anggota DPR (Luhur Pambudi, PDIP), dan beberapa aktivis partai, Lydia Mukti (Divisi Perempuan Partai Keadilan Sejahtera) dan Bowo dari Partai Bulan Bintang. Aktivis partai dan anggota DPR ini sedang di Canberra mengikuti kursus yang diselenggarakan Centre for Democratic Institute di Australian National University. Meski ada perbedaan pendapat dibanyak tempat, para aktivis Islam ini juga sepakat bahwa perlunya pendidikan dan dialog dalam penanganan kasus Ahmadiah.

Presentasi para pembicara ditutup dengan orasi dari Profesor Anthony Johns, peneliti Senior Division of History ANU yang berefleksi tentang masa depan konstitusi, agama dan toleransi di Indonesia setelah 100 tahun kebangkitan. “Kita semua menghadapi sebuah abad baru…banyak tantangan baru…Gerakan pembaharuan dan revivalitas menyapu dunia Islam” tegas Professor Johns.

‘Islam adalah agama perdamaian. Bahkan salah satu asma Allah adalah as-Salam. ..Oleh karena itu, (perdamaian dan) ilham itu harus dikejar dan dipeluk!’

Selain mereka yang hadir secara langsung ini, banyak pengurus PCI yang tinggal di beberapa negara bagian Australia mengikuti diskusi secara online. Meski dialog interaktif secara online gagal diselenggarakan karena kendala teknis, diskusi berjalan dengan lancar.

Menurut Yasir Alimi, Ketua Panitia diskusi ini, diskusi tentang ahmadiah ini merupakan puncak dari serangkaian acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Sebelumnya telah diselenggarakan ‘Dzikiran dan Shalawatan’ oleh seluruh Negara bagian Australia dan penganugerahan Award Fatehah pada Kiai Sepuh Syarif Usman Yahya, atau Abah Ayip, pengasuh pondok pesantren Kempek Cirebon atas ketokohannya di Cirebon.[]

RESOURCE : Millis AKBB

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Agama, Berita, Islam, Kliping, Pluralisme

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s