KEBANGKITAN NASIONAL DAN DILEMA KEMANUSIAAN



Oleh : Yusep Munawar Sofyan

Para founding father Negara Indonesia setidaknya telah bersepakat bahwa Indonesia dibentuk di atas segala komunitas agama, ras, suku, bangsa, dan bahasa. Momentum tersebut terakomodir dalam falsafah Pancasila dengan selogan Bhineka Tunggal Ika (meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Hal senada ditandaskan oleh para pemuda dengan mendeklarasikan sumpah pemuda yang secara substansi, mereka (pemuda, penj) sepakat untuk menanggalkan atribut kedaerahan, keagamaan, dan apapun yang menjadi latar belakang perjuangan sebelumnya untuk satu tujuan mulia yakni tujuan Indonesia satu, hal tersebut tertuang dengan deklarasi “ Tumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia”.

Namun akar-akar kebhinekaan tersebut seakan tercerabut dari fondasi bangsa ini. Ironi memang negara yang menyatakan sebagai Negara hukum, dan memiliki konstitusi yang mengakomodir seluruh kepentingan, ternyata mampu terkoyak hanya dengan napsu serakah sekelompok bahkan segelintir orang.

Kasus-kasus kemanusiaan seakan bertalu-talu silih berganti, dari masalah, ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan masalah agama. Akan di bawa kemana bangsa yang sedari dulu telah rukun? Masalah apa yang menghimpit bangsa yang super majemuk ini?

Silih bergantinya kasus yang menimpa Indonesia seakan menandakan ketidak mampuan pemerintah untuk mengatasi problem bangsa yang kian kompleks ini. Pemerintah seharusnya memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, namun rong-rongan demi rong-rongan kian memberatkan pemerintah untuk menuntaskan problem tersebut.

Beberapa kasus kemanusiaan yang menyita perhatian masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional adalah masalah bencana dan problem pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Untuk kasus yang terakhir setidaknya terekam betapa pemerintah tidak mampu memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara untuk merasa aman dari ancaman dan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kasus HAM seperti pembunuhan Munir, dan kasus Ahmadiyyah seakan berlarut-larut dari penyelesaiaan, padahal masyarakat bahkan warga Ahmadiyah telah lama terusik dan teraniaya oleh segerombolan orang yang mengatasnamakan Islam yang “benar” dengan mengintimidasi, menghancurkan, bahkan membakar aset-aset milik Ahmadiyah. Hal ini diperparah dengan mengkriminalisasi warga Ahmadiyah untuk diamankan di kepolisian, bukanya menahan atau mengkriminalkan para perusak dan penghancur aset-aset Ahmadiyah tersebut.

Perlu diingat bahwa Negara Indonesia bukan Negara Islam maka konstitusi yang berlakupun bukan perda-perda syariat yang berbau Islam. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan dan konstitusi yang berlandaskan kebhinekaan sesuai dengan amanat founding father. Namun pemerintah seakan takut oleh segerombolan yang mengatasnamakan Islam untuk membubarkan Ahmadiyah dengan rencana akan dikeluarkanya SKB 3 Mentri atas rekomendasi MUI dan BAKORPAKEM.

Kalau sampai pemerintah mengeluarkan SKB tersebut berarti pemerintah telah menyalahi aturan hukum (konstitusi) Negara dan melanggar Hak Asasi Manusia, karena Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan hak politik (ICCPR). Mengingat bertentangan dengan konstitusi negara, maka SKB itu adalah produk yang inkonstitusional, karena bertentangan dengan undang-undang khsusunya pasal 29 ayat 2, ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Momentum Kebangkitan Nasional

Apakah momentum 100 tahun kebangkitan nasional, dan 10 tahun reformasi mampu menjadi titik landas pemerintah untuk menuntaskan problem bangsa?. Namun perubahan apakah yang telah kita rasakan? Kemiskinan dan pemiskinan makin menjadi di negeri subur ini. Gemah ripah loh jinawi hanya menjadi penghias indah bahasa. Memang ironi bangasa ini, bukannya kesejahteraan yang di dapakan oleh rakyat, peminggiran dan penindasan yag terjadi.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang merdeka, seharusnya mampu memerdekakan diri bukan hanya dari penjajahan secara langsung, namun yang lebih parah lagi, Negara Indonesia seolah-olah terpasung oleh keberadaan hegemoni sekelompok orang yang mengatasnakaman mayoritas pandangan di Indonesia.

Dengan momentum kebangakitan nasional seharusnya Negara telah mampu merumuskan strategi untuk menyelesaikan problem-problem bangsa dengan konstitusi Negara sesuai amanat para founding father, sehingga problem bangsa ini tidak berlarut-larut dan Indonesia harus bangkit, bukanya makin terpuruk di dalam kubangan dilema kemanusiaan. ( )

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Agama, Demokrasi, Islam, Opini, Pluralisme, Sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s