Nasib kaum teknokrat


Kenapa nasib teknokrat di mana-mana hampir sama — tidak populer, dibenci para politisi, dianggap tidak pro-rakyat, antek-asing, dan sebagainya, dan sebagainya?

Kasus Indonesia adalah contoh yang sangat baik. Mula-mula, kehadiran teknokrat di awal Orde Baru, terutama tahun-tahun pertama setelah Suharto menerima “kekuasaan” dari Bung Karno untuk –konon– “memulihkan” keadaan, banyak dipuji oleh beberapa pihak. Hingga menjelang pemilu pertama 1971, mereka masih dianggap sebagai (istilah zaman itu) “orang kita” oleh para demonstran 66.

Saat itu, memang segala hal yang berbau Sukarno kurang disukai, terutama menyangkut kebijakan ekonominya yang dianggap penuh “avonturisme” yang mahal. Kalangan teknokrat yang saat itu menjadi “otak” kebijakan ekonomi Suharto, mengajukan model ekonomi yang sama sekali lain. Karena itu, peran teknokrat saat itu, melalui figur utamanya Widjojo dan koleganya yang lain (M. Sadli, Emil Salim, Ali Wardhana, Radius Prawiro, dan Sumarlin), mendapat banyak dukungan.

Secara empiris memang mereka “deliver”, artinya melakukan sesuatu yang membuahkan hasil. Yang paling kelihatan tentunya adalah dalam hal pengendalian inflasi. Dari angka inflasi yang semula hampir 1000 persen menjadi sekitar 30an persen. Saya kira, sejak itulah pendekatan monetaris dijalankan di Indonesia. Dan saya kira, mulai saat itu publik di Indonesia mulai mengeri pentingnya inflasi dan dampaknya bagi ekonomi sebuah negara.

Saya menduga, sebelum era itu, pihak pemerintah sendiri belum mengerti benar apa bahaya iflasi bagi ekonomi negara. Mungkin saja inflasi sudah dikenal sebagai konsep, tetapi dipandang dan dimaknai secara lain. Mungkin saja, pandangan yang dominan saat itu adalah Keynesianisme di mana inflasi tidak dipandang sebagai gejala moneter, tetapi lebih sebagai refleksi dari kekuatan riil dalam ekonomi masyarakat yang tercermin dalam harga. Karena itulah, mesin percetakan uang kita di Kebayoran saat itu terus mencetak uang untuk membiayai defisit belanja negara, tanpa kontrol. Inilah warisan yang dterima oleh Orde Baru dan harus diatasi oleh para teknokrat. Sebagaimana kita semua tahu, mereka berhasil dalam misi pertama yang tampaknya “impossible” itu.

Perubahan signifikan terjadi setelah 1974, terutama paska peristiwa Malari pada awal tahun itu. Sejak itu, kaum teknokrat dibenci bukan main karena dianggap bertanggung-jawab atas kebijakan pemerintah yang membuka pintu lebar untuk masuknya investasi asing. Mobil produk Jepang saat itu merupakan simbol “asing” yang menjadi sasaran kemarahan masyarakat. Karena kritik yang keras di masyarakat atas peran teknokrat, pemerintah akhirnya sedikit “mengalah”. Kalangan teknokrat pelan-pelan agak dipinggirkan. Ini dimungkinkan karena saat itu pemerintah kita menikmati apa yang sering disebut dulu sebagai “bonanza minyak” (oil windfall).

Hanya setelah keadaan menjadi sulit karena harga minyak jatuh pada awal 80an, pemerintah akhirnya membutuhkan lagi “uluran tangan” kaum teknokrat. Seperti pada tahun-tahun 1966-73, kaum teknokrat saat itu berhasil mengatasi kembali keadaan ekonomi yang sulit. Lagi-lagi dengan resep yang sama: bujet yang “prudent”, inflasi yang rendah, dan membuka pasar dalam negeri untuk investasi asing. Tantangan besar yang dihadapi teknokrat kita saat itu adalah mengatasi warisan kebijakan “industri substitusi impor” (ISI) yang memanjakan industri dalam negeri dengan proteksi negara. Kita semua tahu, sebagian besar perusahaan negara yang lahir karena rejim ISI saat itu jarang yang menguntungkan, digerogoti oleh korupsi, dan sama sekali tidak kompetitif. Inilah warisan yang harus diatasi oleh Pak Widjojo dkk. Sekali lagi, mereka berhasil mengatasi keadaan yang sulit saat itu.

Tetapi, setelah berhasil, kaum teknokrat dibenci lagi. Saya kira puncak kebencian pada mereka terjadi pada masa-masa ketika ICMI berdiri dan berkibar. Saat itu, kita mengenal persaingan antara dua “model ekonomi” — Widjojonomics dan Habibinomics. Model Widjojo mewakili perspektif kaum teknokrat yang menekankan kebijakan yang konservatif, sementara model Habibie mewakili aspirasi kaum “insinyur-industrialis” yang nasionalis. Karena perubahan-perubahan konstelasi politik dalam pemerintahan sendiri, model Habibie saat itu tampaknya lebih mendapatkan dukungan Presiden Suharto. Dari segi “kebanggaan nasional”, model Habibie memang lebih menjanjikan.

Hingga saat ini, istilah “teknokrat” masih mengandung konotasi yang buruk di masyarakat kita. Padahal, jika mau jujur, peran mereka sangat penting dalam menyelamatkan ekonomi negeri kita pada saat-saat yang genting. Mengatakan demikian, bukan berarti kita harus menyetujui seluruh kebijakan mereka, dan menganggap semua yang mereka putuskan adalah benar belaka secara keseluruhan. Itu bukan maksud saya. Secara pribadi, saya memiliki “reservasi” juga pada kelompok ini. Tetapi, terus terang saja, saya menaruh hormat pada peran mereka selama ini.

Saya bertanya-tanya: kenapa kaum ini kurang populer di mana-mana? Di Amerika sendiri, ada juga tendensi serupa. Menjelang terpilihnya Alan Greenspan sebagai Gubernur Bank Sentral AS (dikenal dengan “Fed”) pada 1987, konon ada ketegangan kecil. Saat itu ada dua orang yang dipertimbangkan sebagai calon gubernur Fed: Alan Greenspan dan Paul Volcker, sang “incumbent” yang menjabat gubernut sejak Presiden Jimmy Carter.

Pilihan akhirnya jatuh pada Alan Greenspan yang saat itu sebetulnya belum merupakan nama besar. Alasannya antara lain karena ketidak-sukaan para politisi pada figur Volcker tersebut. Volcker memang dianggap sukses mengatasi inflasi yang menjadi masalah besar di Amerika sejak dekade 70an (mungkin warisan dari era Keynesianisme). Tetapi dampak kebijakan Volcker kurang menyenangkan para politisi: yaitu suku bunga yang tinggi dan tingkat pengangguran yang besar. Ini memang dilema klasik dalam model monetarisme Friedman: inflasi memang bisa dipaksa rendah, tetapi akibatnya peredaran uang mengalami kontraksi, harganya mahal, kredit susah dikucurkan, dan mengganggu perkembangan sektor riil. Ujung akhirnya: pengangguran naik. Hasil inilah yang tak disukai oleh para politisi di manapun. Karena alasan inilah, antara lain, Vocker terlempar, dan Alan Greenspan naik. Ternyata, Greenspan memang sukses besar sebagai Gubernur Fed selama hampir dua puluh tahun.

Secara metaforis, saya ingin membandingkan peran kaum teknokrat dengan isteri-isteri kita di rumah. Saya, di sini, tidak sedang memakai “stereo-type” mengenai peran isteri, tetapi memakai contoh yang biasa ada dalam masyarakat kita saja. Pengalaman sehari-hari saya sendiri mengajarkan bahwa umumnya isteri kita paling tahu kebutuhan sehari-hari di dapur, mengerti dengan persis naik turunnya harga barang-barang, paling paham bagaimana menggunakan uang secara “prudent”. Isteri kita bisa disebut sebagai “teknokrat kecil” di rumah kita masing-masing.

Karena tahu kebutuhan sehari-hari, umumnya para isteri itu bersikap “pelit” pada suami yang biasanya ingin belanja secara “royal”. Insting suami, secara umum, biasanya persis seperti kaum “industrialis-nasionalis” seperti Habibie dulu: punya keinginan besar, tanpa peduli bagaimana cita-cita itu harus dibiayai.

Para politisi di manapun dipaksi untuk “menjual” janji kepada masyarakat, sebab itulah modal utama mereka agar dipilih dan bertahan di kursi kekuasaan. Kadang-kadang, dalam situasi yang sangat kompetitif dalam sistem demokrasi, para politisi tergoda untuk berjanji dan berjanji yang kadang berada di luar batas kewajaran. Ini persis dengan suami yang memiliki “hobi” tertentu, dan siap menguras dompetnya untuk membiayai hobinya tersebut. Tentu saja janji politik mengandung konsekwensi besar, sebab akan membebani anggaran belanja negara atau pemerintahan daerah.

Umumnya para politisi tidak mengerti detil-detil belanja dan bagaimana mengatur agar belanja itu tidak “besar pasak daripada tiang”. Para teknokrat-lah yang biasanya mengerti hal ini. Kaum terakhir inilah yang biasanya “mengerem” agar para politisi tidak terlalu kebesaran ambisi. Naluri kaum teknokrat adalah konservatisme, yakni menyelenggarakan uang secara prudent, walau kadang-kadang “menyakitkan” dan melukai kebanggaan nasionalisme.

Tulisan ini jangan dipahami sebagai antipati pada kaum politisi. Sebagaimana rumah tangga tak akan tegak tanpa suami dan isteri, maka negara dan pemerintahan juga sama: kita butuh para politisi yang membuat rencana-rencana besar, tetapi kita juga butuh kaum teknokrat yang tahu bagaimana rencana besar itu bisa dibiayai dengan cara yang wajar. Keseimbangan antara kedua pihak ini penting sekali.

Seorang suami bisa bangkrut karena mengejar “hobi”-nya, kalau tak ada isteri yang terus mengingatkan tentang belanja dapur.[]

Ulil Abshar Abdalla

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Demokrasi, Opini, Politik, Sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s