Hubungan Negara dan Pasar di Era Neoliberalisme


Barat, kini sedang berada di jalurnya yang benar: membebaskan dirinya dari kungkungan negara. Atau lebih khusus lagi, membebaskan pasar dari intervensi negara. Inilah inti dari demonisasi Boaz dan Crane terhadap peran negara dalam urusan ekonomi. Atau dalam bahasa Ronald Reagan, “jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengurangi pertumbuhan negara.” Benarkah demikian?

Oleh Coen Husain Pontoh

Perdebatan publik soal neoliberalisme, kini makin lama makin menarik. Perdebatan mana tidak semata berkaitan dengan posisi politik para Capres-Cawapres, tapi lebih ingin menegaskan dan menjernihkan posisi teoritis dari masing-masing kubu neoliberal dan anti-neoliberal. Ini tentu sebuah kemajuan yang patut diapresiasi.

Salah satu topik yang banyak diperdebatkan, menyangkut hubungan antara negara dan pasar. Kalangan pendukung neoliberal bersikukuh, tidak ada fakta historis bahwa pasar menolak keberadaan negara. Mereka memberi contoh, bahkan di Amerika Serikat pun, negara yang sering dicap sebagai kampiun neoliberal, peran negara dalam pasar tetap sangat dibutuhkan. Seperti yang akan saya tunjukkan, argumen ini separuh benar. Yang tidak disebutkan oleh pendukung neoliberalisme itu, peran negara seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar tersebut.

Ekonom David Boaz dan Eward H. Crane, dari lembaga think-thank neoliberal, Cato Institute yang berbasis di Washington, AS, dalam buku “Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century,” bahkan sampai merujuk ke jaman antik untuk menekankan pentingnya pasar bebas dari intervensi negara. Tetapi, menjelang akhir abad ke-20, demikian Boaz dan Crane, Barat dan lainnya berada dalam kungkungan pemerintahan yang terlalu besar serta lembaga-lembaga yang tidak efektif. Mereka menyebut sosialisme birokratik di Rusia dan Eropa Timur, otokrasi di Amerika Latin, totalitarianisme despotis di Asia, rejim kleptokrasi di Afrika, dan negara kesejahteraan di Barat, sebagai bentuk penyimpangan dari sejarah panjang Barat akan tradisi kebebasan.

Kemudian, menyusul runtuhnya rejim nasional Keynesianisme, Boaz dan Crane merayakan sebuah babakan baru dari sejarah Barat: jatuhnya rejim-rejim militer di Amerika Latin yang disusul dengan ditegakkannya pemerintahan demokratis, dan dimulainya proyek privatisasi perusahaan negara serta dihapuskannya kebijakan yang memproteksi industri domestik dari kompetisi global. Berpalingnya Cina dari jalan sosialisme menuju jalan kapitalis yang ditandai oleh privatisasi sektor pertanian, juga dianggap sebagai bagian dari babakan baru itu. Demikian juga dengan privatisasi ratusan perusahaan milik negara di Inggris, serta kebijakan perestroika dan glasnost di Uni Sovyet, adalah bagian tak terpisahkan.

Barat, kini sedang berada di jalurnya yang benar: membebaskan dirinya dari kungkungan negara. Atau lebih khusus lagi, membebaskan pasar dari intervensi negara. Inilah inti dari demonisasi Boaz dan Crane terhadap peran negara dalam urusan ekonomi. Atau dalam bahasa Ronald Reagan, “jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengurangi pertumbuhan negara.”

Benarkah demikian?

Negara dan Rejim

Sebelum lanjut, saya ingin mengklarifikasi dua istilah yang sering sekali dipertukarkan dalam pemaknaan yang sama: negara dan rejim. Padahal esensinya, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang mencolok. Untuk itu, saya mau meminjam analisa James Petras, Morris Morley, dan Richard Robison dkk.

Petras dan Morley, mengatakan, negara adalah lembaga-lembaga politik permanen dalam masyarakat seperti, militer, pengadilan, birokrasi sipil, dan pejabat-pejabat tinggi bank sentral. Lembaga-lembaga politik permanen ini menyatu dengan sistem kelas yang berkuasa dan secara bersama-sama mereka membentuk “the state.” Mereka ini kedudukannya tidak dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, misalnya.

Ambil contoh bank sentral. George Cooper dalam bukunya “The Origin of Financial Crises,” mengatakan, saat ini bank sentral adalah lembaga yang paling menentukan dalam dunia modern. Apa yang diputuskan oleh bank sentral akan menentukan berapa besar bunga yang kita peroleh dari tabungan kita atau berapa besar biaya yang mesti kita keluarkan untuk mencicil angsuran rumah. Secara tidak langsung, keputusan mereka menentukan nilai dari rumah kita, pensiun kita, dan biaya mingguan atas belanjaan kita di toko eceran. Kebijakan mereka juga bisa mempercepat ekspansi ekonomi atau sebaliknya, mendorong ekonomi ke jurang resesi.

Pokoknya, apa yang diputuskan bank sentral sangat memengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Jauh lebih besar ketimbang apa yang diputuskan oleh para politisi di parlemen. Sialnya, dengan kekuasaan yang sedemikian besar, para pejabat bank sentral itu bebas dari mekanisme checks and balaces, seperti yang lazim menimpa para pemimpin yang dipilih rakyat.

“Tidak pernah ada di dunia ini,” demikian Cooper, “gubernur bank sentral di pilih oleh rakyat, dan sekali mereka menduduki jabatan itu, mereka selalu mengambil jalan yang berjarak dari pengaruh politik.”

Sementara itu, rejim adalah elemen-elemen pejabat non-permanen yang menduduki cabang eksekutif dan legislatif. Mereka ini, biasanya, dalam merancang kebijakan berada dalam koridor negara dan kepentingan kelas dominan. Ketika rejim berbeda secara substansial dari negara, krisis muncul ke permukaan – yang biasanya berakhir dengan pergantian rejim melalui kudeta oleh negara. Robison dkk, menambahkan, rejim, adalah tipe-tipe tertentu dari organisasi negara yang mewujud dalam beragam bentuk seperti, demokrasi liberal, demokrasi korporatis, demokrasi oligarki, kediktatoran, fasisme, otoritarianisme korporatis, totalitarianisme, dsb.

Bersandar pada penjelasan ini, istilah negara yang saya gunakan di sini mengacu pada Negara Kapitalis. Dan di dalam negara kapitalis itu, rejim neoliberal mendapatkan kesempatan emas untuk merealisasikan proyek-proyeknya. Boleh jadi, di dalam negara kapitalis ini, rejim yang berkuasa adalah rejim anti-neoliberal. Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, atau Rafael Correa di Ekuador, adalah tipe rejim anti-neoliberal di sebuah negara kapitalis.

Indonesia pasca kemerdekaan juga punya contoh menarik soal ini. Sebagai negara kapitalis, Indonesia pernah dipimpin oleh rejim nasionalis-populis Soekarno. Antara rejim Soekarno dan negara berbeda kepentingan dan karena itu, rejim Soekarno harus ditumbangkan. Pasca itu, rejim Orde Baru (Orba), bergandeng mesra dengan negara, yang oleh Robison, dikatakan, “negara Orba menjadi bagian integral dari perkembangan kapitalisme dan kelas kapitalis Indonesia.” Rejim ini hanya tumbang oleh gerakan rakyat yang masif.

Tetapi, kita lihat, walaupun rejim Orba telah tumbang dan muncul rejim baru hasil pemilu (electoral regime), negara Indonesia tetaplah negara kapitalis. Status ini tidak berubah, walaupun rejim elektoral datang silih berganti.

Mengubah watak intervensi

Jika secara teoritik kalangan neoliberal menendang peran negara dalam pasar, bagaimana dalam prakteknya?

Mari kita mulai dengan prinsip dasar cara kerja sistem kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, motivasi dan tujuan utama dari sistem masyarakat ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan merupakan rangsangan utama para kapitalis untuk berinvestasi. Sebaliknya, jatuhnya tingkat keuntungan akan membuat para kapitalis enggan berinvestasi, sehingga tingkat akumulasi menurun dan ujung-ujungnya mengirim ekonomi kapitalis ke dalam resesi.

Soalnya darimana keuntungan itu diperoleh? Apakah dari selisih harga jual yang lebih besar dari harga produksi, seperti kewajaran yang diterima luas selama ini? Ekonom Anwar Shaikh mengatakan, agar keuntungan itu terus diperoleh, maka individu atau perusahaan kapitalis harus menghadapi dua medan pertempuran: pertama, melawan kepentingan buruh upahannya; dan kedua, menghadapi kompetitornya sesama individu atau perusahaan kapitalis di pasar.

Dalam proses kerja, produktivitas buruh ditentukan oleh dua hal: (1) kondisi teknologi yang digunakan; dan (2) panjang dan intensitas waktu kerja buruh. Sementara di medan pertukaran, seorang individu kapitalis akan dipaksa untuk menggunakan segala macam cara untuk memenangkan kompetisi. Jika harus beriklan dengan biaya sangat mahal, padahal materi iklan boleh jadi bohong, hal itu akan digunakan. Bahkan kalau perlu menyabotase produk kompetitor.

Dengan karakteristiknya yang seperti itu, Gordon, Weisskopf, dan Bowles, mengatakan, keuntungan yang diraup para kapitalis bukanlah hasil dari jual-beli komoditi dalam ruang zero-sum game bagi penjual dan pembeli. Kapitalis memperoleh keuntungan, kata mereka, sebagai hasil dari dominasi kekuasaan kelas kapitalis atas aktor-aktor ekonomi lain yang berkonfrontasi dengannya. Atau, kapitalis memperoleh keuntungan melalui hubungan ekonomi dengan aktor-aktor ekonomi di luar kelas kapitalis. Misalnya, ketika buruh menjual tenaga kerjanya dengan harga murah, dan kemudian membeli barang kebutuhan sehari-harinya dengan harga mahal, maka kapitalis telah memperoleh keuntungan.

Hubungan kedua yang mempengaruhi tingkat keuntungan terjadi dalam pertukaran internasional. Jika nilai tukar internasional tergantung pada harga ekspor dan impor, maka penentuan harga sangat ditentukan oleh pengaruh diplomasi, militer, dan tekanan-tekanan lain yang berbeda dari karakter pertukaran di pasar.

Hubungan ketiga yang juga berpengaruh pada tingkat keuntungan – menyangkut hubungan antara kelas kapitalis dengan negara – juga merefleksikan keterlibatan kekuasaan. Misalnya, bagaimana aliansi kekuasaan membentuk kebijakan negara, dalam hal ini tingkat pajak, ketersediaan tenaga kerja, perubahan teknik, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Keseluruhannya ini akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang bakal diperoleh para kapitalis.

Dalam hubungannya dengan negara, Ellen Meiksins Wood, berpendapat, benar bahwa di era kapitalisme terjadi pemisahan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik atau disebutnya juga kekuatan “extra-economic.” Dalam masyarakat non-kapitalis, seperti masyarakat feodal, ujar Wood, para tuan feodal membutuhkan kontrol langsung dari aparatus kekerasan militer atau kekuasaan politik untuk menghisap buruh mereka, karena buruh tersebut tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki akses langsung pada alat-alat produksi, sehingga mesti menjual tenaga kerjanya untuk ditukar dengan upah guna kelangsungan kerja dan hidupnya.

Keadaan ini berbeda dengan masyarakat kapitalis. Mereka tidak membutuhkan kontrol langsung dari aparatus militer untuk mengeksploitasi buruh-buruhnya. Proses eksploitasi tersebut, dalam masyarakat kapitalis, berlangsung di wilayah pasar. Itu sebabnya, baik kapitalis maupun buruh, sangat tergantung pada pasar. Maka kata Wood, kekerasan dalam masyarakat kapitalis, tidak hanya bersifat personal dan langsung melalui alat-alat kekauasaan yang superior tapi, juga berlaku secara tidak langsung dan impersonal melalui pemaksaan oleh pasar.

Tetapi, Wood buru-buru mengingatkan, bukan berarti kapitalis tidak membutuhkan negara atau kekuasaan politik. Bahkan, pada akhirnya, para kapitalis sangat tergantung pada kekuasaan negara untuk menyokong kekuasaan ekonominya, memperkuat hak kepemilikannya, serta mengatur tata sosial dan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi proses ekspansi dan akumulai kapital.

Berbeda dengan Wood, sosiolog Wiliam I. Robinson, mengatakan, gagasan mengenai pemisahan antara kekuasaan negara dan pasar, tidak pernah ada dalam realitas. Kedua domain ini sebenarnya saling beririsan bahkan menyatu. Baginya, gagasan tentang state-market dualism, sesungguhnya adalah sebuah cara untuk melapangkan jalan bagi beroperasinya modal transnasional ke seluruh pelosok dunia. Tanpa dukungan kekuasaan negara, kekuasaan ekonomi akan terjatuh dalam stagnasi.

Berangkat dari titik pijak yang berbeda, Wood dan Robison tiba pada kesimpulan yang sama, peran negara sungguh begitu dominan dan esensial. Tanpa intervensi negara (melalui sumberdaya dan aparatus kekuasaannya), ekspansi dan akumulasi kapital tak mungkin berlangsung secara besar-besaran. Lebih-lebih dalam era imperialisme, di mana pemenuhan kebutuhan dalam negeri sangat tergantung pada pasokan dari luar negeri, keterlibatan negara, terutama AS, sangat jelas sekali. Pada titik ini, soalnya kemudian bukan apakah intervensi negara itu harus atau tidak, baik atau buruk. Yang mesti kita persoalkan adalah bagaimana watak dari intervensi itu.

Untuk memperjelas argumen ini, saya mau menyitir studi dari Vincent Navarro, profesor kebijakan publik dari Harvard University, AS. Menurut Navarro, di AS, misalnya, di masa pemerintahan Ronald Reagan yang dianggap sangat neoliberal, pengeluaran publik pemerintah federal tak pernah menyusut, dari 21.6 menjadi 23 persen dari GNP. Peningkatan itu sebagai konsekuensi pertumbuhan spektakuler belanja militer dari 4.9 menjadi 6.1 persen dari GNP. Peningkatan belanja publik ini dibiayai dari peningkatan defisit anggaran federal dan peningkatan pajak.

Koboi Reagan yang seharusnya merupakan presiden yang paling anti-pajak, dalam sejarah AS terbukti merupakan presiden yang memajaki bagian terbesar rakyat di masa damai. Ia bahkan menaikkan pajak dua kali yakni, pada 1982 dan 1983. Celakanya, ia memotong drastis pajak bagi 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, sembari menaikkan pajak bagi mayoritas populasi.

Kenyataan ini menunjukkan dua hal: pertama, tidak benar bahwa Reagan melucuti peran negara, dengan memangkas belanja publik. Tidak heran jika Navarro mengatakan, bahwa kebijakan Reagan lebih mewakili semangat Keynesian ketimbang dogma neoliberal; kedua, apa yang dilakukan Reagan adalah mengubah watak intervensi negara dengan lebih melayani kepentingan kelas atas dan kelompok-kelompok ekonomi (perusahaan yang berhubungan dengan militer), yang telah mendanai kampanyenya. Pada saat yang sama, ia membuat kebijakan yang melawan kepentingan mayoritas rakyat AS, melalui kebijakan anti-buruh dan pemotongan belanja sosial hingga ke taraf yang tak pernah terbayangkan dalam sejarah AS.

Pasca Reagan (Bush Sr. Clinton, dan Bush Yr), peran negara makin menguat, di bidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Di bidang ekonomi, misalnya, proteksi negara sangat besar terutama dalam bentuk subsidi pada sektor pertanian skala besar, militer, penerbangan, dan biomedis. Di bidang sosial, intervensi negara menjelma dalam wujud pelemahan hak-hak sipil, khususnya hak-hak buruh. Fakta ini diakui terang-benderang oleh John Williamson, arsitek utama “Konsensus Washington,” dimana katanya, “kita harus mengerti bahwa apa yang pemerintah AS promosikan ke luar negeri, sebenarnya tak mereka lakukan di dalam negeri.” Atau dengan kata lain, jika kita ingin mengerti kebijakan publik pemerintah AS, kita mesti melihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Lebih lanjut Navarro mengatakan, peran negara yang besar (diukur berdasarkan belanja publik per kapita) dalam ekspansi kapital global ini, tidak hanya terjadi di AS saja. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar negara kapitalis maju, dimana intervensi negara bukannya makin berkurang malah semakin besar.

“….my argument is that the state is more essential than ever to capital, even, or especially, in its global form,” ujar Wood.

Kepustakaan:

David M. Gordon, Thomas E. Weisskopf, and Samuel Bowles, “Power, Accumulation, and Crisis: The Rise and Demise of the Postwar Social Structur of Accumulation,” in Robert Cherry et.al., “The Imperiled Economy Mocroeconomics from a left Perspective,” The Union for Radical Political Economics, New York, 1987.

David Boaz and Edward H. Crane, “Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century,” Cato Institute, Washington, 1993.

Ellen Meiksins Wood, “Empire of Capital,” Verso, London, 2005.

George Cooper, “The Origin of Financial Crises,” Harriman House, September 1, 2008.

James Petras and Morris Morley, “Latin America In The Time of Cholera Electoral Politics, Market Economics, And Permanent Crisis,” Routledge, NY, 1992.

Richard Robison, et.al, “Southeast Asia in The 1990s Authoritarianism Democracy & Capitalism,” Allen & Unwin, Australia, 1993.

William I. Robinson, “A Theory of Global Capitalism Production, Class, and State in a Transnational World,” The John Hopkins University Press, 2004.

Vincent Navarro, “The Worldwide Class Struggle,” Monthly Review, NY
September, 2006

RESOURCE: Milis JARIK

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Demokrasi, Opini, Sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s