Potret Kebebasan Beragama di NTB Tahun 2009


Potret kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB sepanjang tahun 2009 belum menggembirakan. Hal ini terungkap dalam laporan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) NTB dan The Wahid Institute (WI) Jakarta.

Dalam pemantauan itu terungkap dua problem keagamaan. Pertama, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pelanggaran yang dimaksud adalah tindakan pelanggaran langsung (comission) atau pembiaran (ommision) yang dilakukan oleh aparatur negara seperti polisi, Pol PP, tentara, kepala desa dan lain-lain terhadap pengikut (jamaah) agama atau keyakinan tertentu.

Dalam kategori ini terungkap 10 kasus diantaranya pengrusakan rumah pimpinan tarekat Salatiah Nurbayan, Dusun Monggal, Desa Gegelang, Kec.Gangga, KLU, pengrusakan rumah tokoh Salafi, Gegerung, Lombok Barat, pengrusakan tembok Vihara Budha di Pemenang, KLU, pelarangan melaksanakan ibadah haji bagi jamaah Ahmadiyah oleh Kakandepag NTB, penangkapan dan vonis sesat Amaq Bakri, Sambelia Lombok Timur dan lain-lain.

Kedua, tindakan intoleransi dan diskriminasi. Tindakan kekerasan, intimidasi atau diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat secara komunal kepada agama atau keyakinan agama tertentu. Disini terungkap 10 kasus diantaranya ketua MUI larang gunakan ayat Al-Qur’an untuk kampanye, seminar anti pemikiran liberal dikantor gubernur, amaq Nuraini disumpah karena dituduh sebagai dukun santet di Pancor, Lotim, DDII akan dakwahi jamaah Ahmadiyah dipengungsian, umat Hindu bakar kaos Dewan Ogoh-ogoh Mataram (DOM) karena dipolitisasi, HTI tolak budaya Liberal dan pro-konta Islamic Center (IC).

Tapi pada beberapa kasus tindakan pelanggaran, intoleransi dan diskriminasi terjadi secara bersamaan karena didalam kasus tersebut terlibat aparat dan masyarakat. Contohnya, Pol.PP Mataram razia rumah makan pada bulan ramadhan yang akibatnya wartawan dipukul oleh preman.

Undang-Undang (regulasi) yang kami jadikan sebagai acuan dalam proses pemantauan ini adalah Pancasila dan UUD 1945 pasal 28 (e) ayat 1-3 dan Pasal 29 ayat 1-2 hasil amandemen. Pasal 28 (e) menyebutkan :
1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 29 menegaskan :
1. Negara bedasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenanton Civil and Political Rights) yang dituangkan dalam Undang-Undang No.12 tahun 2005. Dengan ikut meratifikasi, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR.

Pasal 18
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihan sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pasal 26 ;
Semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi hukum apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27 ;
Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri.
Selain itu dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar setiap orang yang tidak bisa diganggu gugat. Pada pasal 22 ditegaskan : (1). Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untukberibadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2). Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu pada Pasal 8 kembali ditegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”.
Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi. Kedua pasal diatas menjadi jaminan yuridis atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Oleh sebab itu, jika mengacu kepada subtansi dari pasal-pasal diatas apapun agama dan bentuk keyakinan seorang warga negara dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.

Keempat, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagian ini merekam dan memotret berbagai kejadian yang terkait dengan keagamaan. Seperti, calon bupati dan calon wakil bupati melakukan safari politik pada bulan ramadhan, Laskar Mujahidin ancam boikot produk Amerika Serikat (AS) dan HTI, KAMMI kecam penyerangan tentara Israil kepada negara Palestina.

Selain dua hal diatas, laporan ini juga mengungkap kemajuan-kemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB. Diantaranya kedatangan anggota Komnas HAM ke NTB yang minta agar pengungsi ahmadiyah dierikan hak politiknya sebagai warga negara meski hingga kini status kependudukan mereka tidak jelas. Kemajuan lain, gubernur NTB membentuk tim penyelaras untuk menyelesaikan masalah warga ahmadiyah. Meski banyak pihak yang mengkritik, tim ini tidak mampu bekerja dengan baik karena anggotanya orang-orang yang netral.

Maka berdasarkan hasil pemantauan diatas, kami merekomendasi beberapa hal :
1. Mendesak aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) untuk memproses secara hukum parapelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB yang hingga kini para pelakunya tidak tersentuh oleh hukum.
2. Mencabut dan merevisi berbagai regulasi atau perundang-undangan yang diskriminatif terhadap agama atau keyakinan setiap masyarakat NTB.
3. Mendorong tokoh-tokoh agama, masyarakat dan pemerintah membuka simpul-simpul dialog antar agama dan keyakinan di NTB sehingga terbangun maenstriming yang anti diskriminatif dan menghargai pluralitas ditengah masyarakat.

Mataram, 1 April 2010-04-01

2 Komentar

Filed under Agama, Ahmadiyah, Berita, Demokrasi, Fundamentalis, Hukum, Kebebasan, kekerasan, Nasionalisme, Pluralisme, Sosial

2 responses to “Potret Kebebasan Beragama di NTB Tahun 2009

  1. SALMAN

    saya juga mau lapor: ada pelanggaran keyakinan dan kebebasan beragama yang saya alami.
    kasusnya:
    dalam kitab suci saya, pezina harus dirajam. tapi pas saya minta aparat melakukannya, ga ada yang mau. mohon saya diadvokasi juga mas. tolong. kebebasan saya dilanggar

  2. Amaq Ogah

    Jarik = Jil
    dendek dengah lalok. dg stres doang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s