Mencari Akar Konflik


Otonomi Daerah Nusa Tenggra Barat (Bagian 3)

Nusa Tenggara Barat adalah wilayah yang tergolong rawan konflik. Tercatat ada 79 konflik komunal sepanjang 2007-Februari 2010, sebanyak 49 adalah kasus perkelahian dan 30 kasus perusakan. Hal ini disampaikan Maret 2010 oleh Kepala Polda Nusa Tenggara barat (NTB) Brigadir Jendral (Pol) Arif Wachjunadi, seperti diberitakan Global FM Mataram. Konflik terbanyak ada di Kabupaten Lombok Barat dengan 24 kasus serta Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima yang masing-masing 29 dan 14 kasus.

Oleh Khaerul Anwar dan Edna C Pattisina

Dengan angka yang mencolok ini, timbul pertanyaan, ada apa dengan NTB? Merujuk kasus kerusuhan yang terjadi 7 Juni lalu, saat massa membakar Kantor DPD Golkar Kabupaten Bima, dua tersangka, yaitu Nas (24) dan Yani (19), bercerita betapa sulitnya mereka mencari pekerjaan. Sementara investor swasta minim di Bima, lowongan kerja yang jelas ditawarkan bagi para anak muda ini hanyalah pegawai negeri sipil (PNS) dan polisi. Masalahnya, untuk masuk PNS harus membayar hingga puluhan juta. Akibatnya, Nas dan Yani terpaksa menjadi buruh angkut dan membantu orang tua. “Daripada tema-teman yang lain, hanya duduk-duduk setiap hari, kadang-kadang jadi tukang ojek, cari uang dengan taruhan,” kata Yani, buruh angkut dengan upah Rp 20.000 per hari.

Apalagi nilai-nilai masyarakat sangat meninggikan jabatan sebagai PNS dan polisi. “Informasinya, untuk lulusan SMA yang mau jadi PNS kena dengan makelar Rp 60 juta-Rp 70 juta, sedangkan kalau sarjana bisa kena Rp 70 juta-Rp 100 juta, jadi banyak pengangguran berkelas,” kata Husain Laodet dari organisasi pemuda Lembaga Sampela Mbojo.

Pengangguran dituding Husain sebagai salah satu penyebab mudahnya massa tersulut emosi dan memulai kerusuhan. “Apalagi tokoh masyarakat malah bisa dikatakan terlihat konflik,” katanya. Padahal tokoh masyarakat itulah yang diharapkan bisa menjadi pembawa kearifan lokal bagi masyarakat. Ada banyak nilai-nilai historis yang tidak hanya mampu meredam konflik, tetapi juga mengakomodasi dinamika yang terjadi. Husain mengemukakan beberapa tradisi dialogis yang sudah tidak ada, seperti Doadana, yaitu kebiasaan tetua-tetua kampung untuk duduk dan berbicara bersama pada musim kemarau yang panjang tentang keadaan lingkungan dan diakhiri dengan shalat berjamaah.

M Hilir Ismail, yang banyak menggeluti adat Mbojo, suku di Bima dan Dompu, menjelaskan, sistem budaya Mbojo memiliki struktur yang kuat. Menurut Van Vollenhaven, ahli hukum adat Belanda, pola dalam Kesultanan Bima sangat ketat, tetapi demokratis. Salah satu tradisi yang membuktikan hal ini adalah Tuha Ro lanti, yaitu penobatan dan pelantikan sultan. Calon sultan “diadili” di pasar, ditengah masyarakat umum. Para tokoh masyarakat mengelilingi calon sultan, lalu meminta komitmennya dengan rinci. Misalnya, seorang tetua berkata sambil mengeluarkan tombak, “Sultan harus janji, tidak akan korupsi. Kalau korupsi, saya tombak…” “Setelah ritual itu selesai dan calon sultan membuat komitmen, baru diadakan pelantikan sultan,” kata M Hilir.

Menurut M Hilir, yang saat ini menjadi Sekretaris Majelis Adat, tradisi Mbojo tergerus diantaranya oleh Belanda yang memberikan pendidikan bergaya barat dan kaum muda yang sempat memberontak dengan alasan kesultanan adalah bentuk feodal yang harus ditinggalkan.

Orde baru juga sangat berperan. Dengan model pembangunan yang berbasis kontinen dan generik seluruh Indonesia, orang Mbojo kehilangan konsep, laut sebagai sumber kehidupan utama. “Yang terjadi kemudian Jawanisasi,” kata Hilir.

Secara politis pun, Bima mengalami masalah dengan kekuasaan monolog versi Orde Baru. Saat itu, masyarakat yang sebagian memilih partai “hijau” harus memilih Golkar. Ulama yang melawan akan disingkirkan. “Istana Mbojo saja digunakan untuk asrama tentara,” cerita Hilir.

Begitu masuk ke otonomi daerah, sebenarnya hal itu adalah fajar bagi kemenangan lokal. Namun, setelah tertekan sekian lama, sepertinya nilai budaya sudah hilang sama sekali dari kehidupan orang Bima. Para kepala daerah yang berdarah bangsawan, bahkan keturunan sultan sekalipun, tidak merevitalisasi kembali nilai itu.

Bima hanyalah salah satu contoh gamangnya masyarakat kalau nilai-nilai hanya sekedar menjadi slogan dan tak terimplementasi sehari-hari. Tjatur Kukuh dari Santiri Foundation menyoroti, kekerasan horizontal sebenarnya telah ada sejak dahulu. Namun, saat Orde Baru, karena militer, hal ini tak sampai mencuat ke permukaan. Sebenarnya masyarakat telah ada mekanisme sendiri untuk mengatasi konflik, yaitu dengan adanya pertemuan kapitan desa. “Tapi, pertemuan itu diambil alih Babinsa, jadi hilang. Sekarang setelah reformasi, jadi tidak ada sama sekali,” kata Kukuh.

Menurut Kukuh, seharusnya masalah konflik ini menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB. Penyelesaian yang dibutuhkan adalah yang komprehensif dengan mempertimbangkan foktor sosial dan budaya. Dengan adanya pilkada, berbagai pihak malah menggunakan etnosentrisme sebagai alat untuk memobilisasi massa. Akibatnya, masyarakat rentan dengan perbedaan yang memicu konflik.

Pemerintah juga dinilai Kukuh tak menggarap sektor ekonomi dengan latar rentannya masyarakat terhadap konflik ini erat kaitannya dengan ketiadaan lapangan kerja.

Sumber: Harian KOMPAS – Kamis, 01 Juni 2010 – Hal. Politik & Hukum)

Tinggalkan komentar

Filed under Agama, Demokrasi, Islam, Kebebasan, Kliping, Lokal, Pluralisme, Politik, Sosial

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s